“Kantornya ada, fisik bangunannya megah. Saya dulu pernah datang dan mengamuk di sini. Karena proposal yang kami masukkan justru dialihkan dan diberikan ke kampung lain, mungkin diberikan kepada orang-orang sekampungnya Kepala Dinas,”
Pukul 08.50 WP, Selasa, 10 Juni 2026. Langkah kaki saya berderap menuju pertigaan jalan masuk Ekemanida Moanemani. Jarak lebih dari satu kilometer itu harus saya tempuh dalam waktu 20 hingga 30 menit. Di sanalah Mama-mama dampingan YAPKEMA telah menanti. Sehari sebelumnya, kami telah bersepakat untuk berkumpul dan mendatangi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Tangan saya menggenggam erat sebuah buku seukuran telapak tangan. Buku itu saya temukan sehari sebelumnya di antara tumpukan kertas yang tercerai-berai di bawah kolong rumah belakang milik YAPKEMA di Idakotu. “Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan,” begitu judul buku yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tersebut.
Menariknya, buku ini seolah menjadi jembatan logis untuk menatap fenomena masa lalu, sekaligus memprediksi peluang menyelamatkan hak-hak rakyat sebelum kami menginjakkan kaki di kantor birokrasi yang dituju. Judul buku ini juga seketika memutar memori saya pada fenomena beberapa tahun lalu—wajah terakhir mendiang Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua yang terjerat kasus gratifikasi.
Terlepas dari pro-kontra proses hukum yang menimpanya, sosok pemimpin yang disegani sekaligus kontroversial itu menjadi simbol bagaimana praktik gratifikasi berkendara seiring sejalan dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keduanya bertemu pada satu muara yang sama: perampasan hak-hak masyarakat luas dan ketidakadilan yang membumbung tinggi.
Dampak sistemiknya menciptakan lingkaran setan yang membiarkan kaum lemah—mereka yang tak memiliki relasi dengan jaringan kekuasaan—terus terjerembab dalam kemelaratan.
Fenomena ketimpangan inilah yang mendorong saya mendampingi Mama-mama ini untuk menemui dinas terkait.
Sejak membersamai mereka melalui perahu program ekonomi Owadaa yang diluncurkan YAPKEMA, realitas pahit di lapangan terus mengusik nurani dan memanggil tanggung jawab intelektual saya sebagai pemuda adat.
Sudah lama Mama-mama ini berproses dalam penguatan kapasitas dan pengembangan keterampilan ekonomi. Mereka dilatih mengolah hasil kebun menjadi produk sehat siap jual—produk yang keaslian dan keasliannya terjaga karena dibudidayakan secara organik tanpa sentuhan obat-obatan kimia.
Pertemuan Tanpa Kuasa
Kami akhirnya bertemu di lokasi yang telah disepakati. Mama Bernadeta, Mama Silva, dan seorang mama lainnya sudah menunggu di sana. Sementara saya, Mama Nela, dan Mama Maria baru saja tiba. Kami terlambat dari jadwal yang disepakati karena ada rombongan polisi melintas melewati kampung Ekemanida—sebuah situasi ketegangan yang sempat membuat masyarakat berlari berhamburan dan memaksa saya memastikan keadaan aman terlebih dahulu.
Kami bersiap melangkah masuk. Pintu kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Dogiyai sudah terbuka. Kami datang dengan harapan besar bahwa di dalam sana ada pejabat berkapasitas akan mampu mengakomodir kebutuhan Mama-mama pekebun dan pedagang kecil ini, yang proposal serta aspirasinya kini saya pikul di dalam tas hitam ini. Sebelum memasuki pintu kantor, saya mengajak Mama-mama berembuk sejenak, berbagi tugas, dan menyatukan suara.
Di dalam ruangan, dua orang staf duduk terpisah di meja kerja mereka. Kami masuk dan memenuhi ruangan itu. Awalnya kami tidak mengenal mereka, namun belakangan diketahui salah satunya adalah Kepala Bidang (Kabid). Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) dan pejabat teras lainnya belum terlihat. Berdasarkan informasi staf, sang Kepala Dinas memang jarang berada di tempat atau hanya sesekali datang ke kantor. Ketiadaan pimpinan tertinggi ini tidak kami ketahui di awal.
Seluruh aspirasi kemudian kami sampaikan secara runtut. Kami memaparkan kerja-kerja nyata dalam mendorong ekonomi masyarakat adat melalui program Owadaa, serta menyampaikan harapan dan doa dari Mama-mama yang selama ini berjuang mandiri tanpa pernah tersentuh bantuan pemerintah. Kami datang untuk menawarkan sinergi penataan ekonomi antara lembaga masyarakat dan kedinasan.
Pembicaraan selesai. Ruangan mendadak hening sedetik. Semua mata dan telinga tertuju pada sang Kabid, menanti respons atas narasi panjang yang baru saja disampaikan. Dengan nada santai dan tanpa beban, ia berucap: “Kepala dinas belum ada di tempat. Sebenarnya pertemuan seperti ini harus dengan pimpinan, karena beliau yang bisa mengambil keputusan dan mengkaderkan orang. Kami bawahan ini tidak bisa memastikan apa-apa, posisi kami hanya bawahan.”
Hanya jawaban normatif itu yang bisa kami bawa pulang. Tidak ada kepastian, bahkan harapan palsu pun tidak tersisa untuk dibawa Mama-mama kembali ke kampung. Kondisi ini ibarat mendulang emas di sepanjang lahan milik sendiri, tetapi pulang dengan tangan hampa. Hanya alat dulang dan kecemasan dalam ruang sunyi yang tertinggal. Tidak ada riuh dukungan, tidak ada suntikan tenaga dari sistem birokrasi yang seharusnya melayani.
Itulah kenyataan pahit yang harus didekap Mama-mama hari itu.
Harapan Kosong di Pintu Kuasa
Inilah dampak buruk ketika lembaga publik yang diharapkan menjadi “Rumah Emawa”—tempat bernaung dan menampung harapan rakyat untuk diletakkan di atas tungku aspirasi yang menghidupkan—justru disfungsional. Anggangan bahwa institusi ini bisa menjembatani aspirasi hingga ke meja Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai atau ke daftar penerima manfaat di tingkat Provinsi Papua Tengah, seketika luruh menjadi mitos belaka. Realitasnya, hak-hak ekonomi Mama-mama ini mentah dan terpantul keluar dari pintu kekuasaan.
Ketika otoritas keputusan mutlak dimonopoli oleh seorang pimpinan secara sentralistik, birokrasi di bawahnya kehilangan taji. Tanpa sistem yang profesional dan pendelegasian wewenang dengan baik, para bawahan hanya berakhir sebagai “perhiasan kantor” atau sekadar tong kosong yang dipajang di dinding instansi.
Tragisnya, mereka diposisikan di garda depan hanya untuk meredam kekecewaan rakyat yang hatinya telah terluka akibat tumpukan janji yang menggelembung. Staf bawahan dipaksa menjadi tameng penerima amukan warga yang menuntut hak-hak dasarnya.
Di sisi lain, nama rakyat selalu “dijual” dan dibawa-bawa dalam ruang debat Musrenbang Otsus atau pertemuan-pertemuan formal berskala besar. Para elit sibuk menuntut agar dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak dipotong, bahkan meminta anggarannya dinaikkan. Mulut-mulut pemimpin dan gubernur berlagak lantang di podium, menggunakan narasi penderitaan Papua demi mencairkan anggaran besar atas nama kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, jangankan merasakan manfaatnya, mencium aroma keadilan dari dana Otsus pun masyarakat adat tidak pernah.
Anggaran melimpah itu menguap tanpa jejak, tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang, dan anehnya, praktik korup ini dinormalisasi terus berulang. Hak-hak ekonomi yang seharusnya dinikmati rakyat jelata macet di dalam dompet para pemegang kuasa dan kroninya yang duduk manis di kursi empuk birokrasi. Nama “rakyat” hanya dijadikan komoditas pelengkap dokumen pembangunan dan alat perayu untuk mempertebal anggaran dinas, yang pada praktiknya justru terus memproduksi luka baru bagi ruang hidup Mama-mama Papua.
Carut-marut tata kelola ini bermuara pada personalisasi keputusan: ‘siapa yang memimpin, dialah yang menentukan siapa yang berhak diberi bantuan’. Sistem yang tidak profesional dan sarat nepotisme ini yang memicu sinisme mendalam di tengah masyarakat. Keadaan ini pula yang dikonfirmasi oleh Mama Nela saat kami berdiri di depan kantor tersebut.
“Kantornya ada, fisik bangunannya megah. Saya dulu pernah datang dan mengamuk di sini. Karena proposal yang kami masukkan justru dialihkan dan diberikan ke kampung lain, mungkin diberikan kepada orang-orang sekampungnya Kepala Dinas,” seru Mama Nela tiba-tiba, menunjuk ke arah Kantor Koperasi dan UKM yang berdiri kaku di pinggir jalan Trans Nabire-Ilaga, Moanemani.
Sebetulnya negara dan pemerintah itu terbentuk untuk melayani rakyat. Tidak ada negara dan pemerintahan jika rakyat tidak ada. Karena pemimpin negara dan pemerintahan dipilih oleh rakyat dalam pemilu yang (seharusnya) demokratis, dan mereka mendapatkan gaji dari uang rakyat yang ada di APBN, maka pekerjaan mereka sehari-hari adalah melayani rakyat, bukan melayani keluarga sendiri.
Oleh : Pigai Wegobi/Yapkema
