Bayang-Bayang Sepatu Laras ‘Ukayago’ di Ekemanida:  Menjaga Asa Ekonomi Owadaa di Tengah Trauma Berulang

Dokumen aspirasi kebutuhan serta hak-hak ekonomi masyarakat adat—yang secara khusus menyuarakan suara mama-mama Papua—baru saja selesai saya cetak pagi itu, 9 Juni 2026. Layar telepon genggam menunjukkan pukul 09.25 Waktu Papua. Di luar, mentari pagi telah membagikan sinarnya yang hangat. Gunung-gunung berdiri kokoh penuh semangat menyambut hari, sementara burung-burung membiarkan dirinya disentuh oleh pucuk-pucuk cahaya surya. Sembari beterbangan menari, siulan unik mereka membersamai perjalanan saya. Pagi itu, alam seolah menampilkan ekspresi wajah yang ceria, menyambut agenda pemenuhan hak yang tengah kami perjuangkan.

Namun, harmoni alam itu mendadak runtuh dalam sekejap. Perubahan drastis ini bukan datang dari langit atau hutan. “Ukayago mete. Ukayago yamo wadokete kao!” seru seorang perempuan paruh baya dengan suara bergetar. Artinya: militer sedang datang dari arah bawah. Pekikan itu seketika disusul oleh riuh langkah warga sipil yang berlarian menyelamatkan diri menuju rumah-rumah terdekat. Isyarat itu nyata. Di kejauhan, menembus jarak pandang yang lapang, tertangkap pergerakan dan gaya penampilan barisan polisi dengan perlengkapan siap tempur, berjalan beriringan menuju arah Kampung Ekemanida.

“Sudah biasa menghadapi fenomena aktivitas aparat seperti ini,” bisik batin saya, mencoba menenangkan gemuruh di dada. Namun, setibanya saya di depan sebuah kios, saya mendapati dua orang perempuan sedang berdiri cemas. Mereka adalah bagian dari mama-mama dampingan YAPKEMA yang sedari tadi menunggu kedatangan saya. Sayangnya, kehadiran rombongan aparat ini seketika mengubah sikap, meruntuhkan suasana hangat, dan menggoyahkan komitmen yang telah terbangun dalam diri kedua mama tersebut. Perasaan pasrah pada ketakutan yang mencekam tiba-tiba mengambil alih kendali pikiran mereka.

“Ukayago meete, meii yakai kouya pane,” kata Mama Maria, salah satu peserta, sembari membalikkan tubuhnya perlahan, bersiap memisahkan diri menuju rumah terdekat. Artinya: “Polisi datang, mari saudara, sembunyi di sini.”

Kalimat itu dilemparkan kepada saya sebagai upaya tulus untuk menyelamatkan saya dari jangkauan aparat. Di sisi lain, saya berusaha menahan mereka secara halus, meminta agar kami tidak membubarkan diri. Di titik inilah terjadi dialektika batin dan perdebatan kecil dalam mempertahankan keyakinan serta martabat kami di hadapan barisan polisi yang kian mendekat.

Tak lama kemudian, Mama Nela Goo muncul dari arah samping barisan polisi yang mulai menutup akses jalan utama. Ia menampilkan pendirian dan keteguhan yang berbeda. Di saat badai ketakutan memaksa sebagian besar masyarakat—termasuk Mama Maria—pergi menghindar, Mama Nela justru tegak berdiri. “Mereka yang lain ada di bawah,” serunya tanpa keraguan sedikit pun, terpancar jelas dari raut wajahnya. Ia muncul sebagai suara yang bertahan di tengah kepungan rasa takut; sebuah suara yang mengusik rasa nyaman semu demi mempertahankan hak mereka untuk beraktivitas secara damai di atas tanah yang mereka rawat dalam kedamaian selama ini.

Baca Juga : Bertemu Tanpa Kuasa: Harapan Mama-mama Yang Kandas di Pintu Birokrasi

Dalam detak waktu yang terus merayap, saya menatap tajam, memastikan keberadaan mama-mama itu sembari menaruh harap agar masyarakat lainnya tetap bertahan. Pagi itu, tidak ada satu pun tokoh adat kampung maupun perwakilan pemerintah yang berdiri mewakili warga karena aparat datang begitu saja tanpa ada informasi kunjungan ataupun patroli resmi yang biasa diberitahukan sebelumnya. Di garis depan itu, praktis hanya ada keluarga Mama Nela, adik Ambo Goo, dan saya yang berdiri langsung berhadapan dengan barisan kepolisian.

Menebarkan aroma kedamaian, ataukah menanam benih ketakutan?

Kini, rombongan polisi itu telah berada tepat di depan wajah kami. Mereka tampil dengan atribut lengkap: sepatu laras yang berat, helm taktis penutup kepala, serta senjata laras panjang dan pendek yang tergenggam erat maupun menggantung di tubuh.

Berdasarkan keterangan salah satu petugas, mereka datang atas nama wilayah hukum Polres Dogiyai, didampingi oleh personel lain yang kemungkinan besar merupakan bagian dari Satuan BKO (Bawah Kendali Operasi). Jumlah mereka puluhan, merangsek masuk ke Ekemanida membawa slogan klasik: “menjaga keamanan”.

“Inikan kami sedang patroli, ini termasuk wilayah hukum Polres Dogiyai. Kehadiran kami di sini adalah untuk mengamankan, membuat situasi daerah menjadi aman, artinya tujuannya itu agar masyarakat tidak terancam,” ujar seorang polisi kepada saya saat mengajak berdialog. Ia juga menambahkan bahwa patroli serupa telah dilangsungkan di beberapa kampung sekitarnya.

Berdasarkan klaim tersebut, mereka hendak menelusuri jalan lintas yang menghubungkan Kampung Ekemanida dan Kampung Idakotu. Padahal, kedua kampung ini secara historis merupakan wilayah yang paling sering menerima dampak buruk, getaran konflik, hingga menjadi sasaran langsung dari rangkaian pertikaian yang kerap meletus di Moanemani, Dogiyai selama ini.

Meskipun kepolisian berargumen bahwa patroli dilakukan demi memastikan situasi tetap damai dan kondusif, reaksi spontan masyarakat yang memilih menghindar sejauh mungkin justru menunjukkan hal sebaliknya. Respons warga adalah sebuah alarm sosial yang berbunyi nyaring. Ada kontradiksi mendalam antara sosok polisi yang berdiri di hadapan masyarakat dengan narasi keamanan yang mereka ucapkan. Ajakan saling bersembunyi atau melarikan diri menjadi pilihan instingtif yang diambil warga. Pilihan traumatis inilah yang paling nyata membantah seluruh retorika keamanan yang dibawa oleh aparat.

Rekam jejak tindakan aparat di masa lalu menjadi akar utama dari ketakutan ini. Salah satu memori yang masih segar dan membekas sempurna di ingatan kolektif warga adalah tragedi “Dogiyai Berdarah” yang pecah pada tanggal 31 Maret. Dalam peristiwa kelam tersebut, seorang anak di bawah umur asal Kampung Idakotu harus kehilangan masa depannya, menjadi korban akibat hantaman selongsong peluru milik aparat. Tragedi ini telah bertransformasi menjadi memori buruk yang abadi bagi masyarakat Ekemanida dan Dogiyai secara umum terhadap institusi kepolisian yang diduga kuat sebagai pelaku.

Konflik yang berulang dan terus-menerus mengoyak kedamaian hidup masyarakat kampung telah terekam dengan sangat baik dalam ingatan mereka. Akibatnya, setiap kali melihat polisi datang dengan kesiapsiagaan penuh, masyarakat secara otomatis membayangkan bahwa hari ini sejarah kelam itu akan terulang kembali. Ketakutan inilah yang mendikte tindakan mereka untuk segera menghindar demi menyelamatkan diri.

Ekonomi Owadaa Mama-Mama di Tengah Ancaman

Dalam realitas yang penuh tekanan dan ketidakpastian semacam inilah, program pemberdayaan Ekonomi Owadaa yang diinisiasi oleh YAPKEMA untuk mama-mama di Dogiyai—khususnya di Kampung Ekemanida dan Idakotu—harus bertahan. Mama-mama Papua dan program ekonomi ini dipaksa beroperasi dalam situasi keamanan yang sangat tidak stabil. Padahal, dalam lanskap ekonomi kerakyatan, stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha mandiri masyarakat adat.

Mama-mama dampingan kami senantiasa dihadapkan pada ancaman nyata akibat konflik yang sewaktu-waktu bisa meletus. Mama Regina Goo, misalnya, adalah salah satu korban nyata dari situasi ini. Selama berhari-hari, pondok tempat ia menyandarkan hidup dengan berjualan hancur dirusak saat insiden Dogiyai Berdarah melanda.

Kini, aktivitas usahanya mengalami kebuntuan total. Nasib serupa juga membayangi mama-mama lain yang menggelar dagangan di sepanjang jalan lintasan patroli aparat; ruang pasar yang mereka ciptakan sendiri dengan keringat kini berubah menjadi wilayah rawan konflik.

Mereka mengalami apa yang disebut sebagai kemalangan berlapis. Disebut korban berlapis karena fondasi keterampilan ekonomi yang tengah mereka bangun harus menerima hantaman keras: pondok jualan mereka dirusak, hak mereka atas akses pasar yang aman dirampas, perlindungan terhadap keberlangsungan usaha mereka absen, dan rantai pendapatan keluarga dari produk-produk lokal yang dipasarkan terputus seketika.

Baca Juga : Nota dan Perempuan: Menjaga Akar Kehidupan di Tanah Papua

Di tengah pusaran tantangan inilah, YAPKEMA berkomitmen untuk terus berdiri kokoh memberikan pendampingan. Sebagaimana peran manajer Ekonomi Owadaa yang senantiasa membersamai Mama Nela dan mama-mama lainnya, kami terus berupaya mengelola dan meredam ketakutan yang timbul akibat kehadiran aparat. Setiap kali ada gangguan yang mengusik kenyamanan warga sejak awal pendampingan dilakukan, YAPKEMA tidak akan membiarkan mereka berjalan sendirian. Kami selalu memastikan langkah kaki mereka tetap berada dalam pelukan hangat dan penguatan program Ekonomi Owadaa.

Setiap bentuk gangguan, ancaman, maupun upaya-upaya yang berpotensi memadamkan api semangat Ekonomi Owadaa ini tidak boleh dibiarkan tumbuh subur. Sebab, program ini lahir justru untuk merespons situasi represif yang menyerang masyarakat adat Papua, di mana mama-mama berdiri sebagai pilar utamanya. Mereka adalah kelompok yang harus menghadapi serangan berlapis terhadap kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup akibat hegemoni kekuatan dominan yang dibawa masuk dari luar.

Kehadiran barisan polisi yang datang dari luar ke ruang hidup masyarakat adat di Ekemanida dan Idakotu adalah contoh nyata dari benturan tersebut. Kedatangan mereka sering kali menyisakan rasa trauma, di mana kedamaian, harmoni, dan kenyamanan hidup yang telah dibangun dengan susah payah oleh masyarakat adat seketika dihantam dan dirobek oleh gelombang ketakutan yang dihadirkan oleh kekuatan luar tersebut.***