Apa kabar Pengungsi?
Pogoma, Sinak barat, Gome, dan Omukia Kabupaten puncak, Provinsi Papua Tengah.
Apa kabar pemerintah Puncak, DPRD Puncak?
Kondisi pengungsi di kabupaten puncak, Provinsi Papua Tengah sangat memprihatinkan, dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan yang terjadi. Berdasarkan laporan tahunan 2023 tentang hak asasi manusia dan konflik di kabupaten Puncak, situasi HAM di wilayah tersebut jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di di tanah Papua. Konflik yang belum terselesaikan telah menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, Pembumkaman ruang, kriminalitas, Diskriminasi, pengungsi dan penyiksaan oleh aparat keamanan.
Pendidikan: Akses pendidikan bagi pengungsi sangat terbatas, sehingga menghambat perkembangan dan masa anak tidak terjamin.
Kesehatan: Pengungsi juga menangani masalah ekonomi dan kesehatan yang serius.
Kerugian Materiil: Banyak pengungsi yang kehilangan ternak, rumah, dan lahan kebun akibat konflik, sehingga menyebabkan kerugian materiil yang besar dan sulit dihitung.
Kekerasan dan Intimidasi: Pengungsi sering kali menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi oleh aparat keamanan, sehingga menambah trauma dan penderitaan masyarakat sipil.
Harapan:
Penghentian Kekerasan: Pengungsi berharap agar kekerasan dan intimidasi oleh aparat keamanan dapat dihentikan.
Akses ke Layanan Dasar: Pengungsi berharap dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dengan lebih baik.
Baca kisah seorang pelajar putus sekolah akibat dampak pengungsi : https://www.kompasone.com/2025/06/kisah-panjang-seorang-ibu-di-tanah.html
Pemulihan Kerugian: Pengungsi berharap dapat memulihkan kerugian materiil yang mereka alami akibat konflik.
Dialog Damai: Pengungsi berharap agar pemerintah dan masyarakat dapat melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian.
Dalam konteks ini, solidaritas masyarakat, Intelektual, Mahasiswa dan dukungan internasional sangat penting dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi pengungsi di Puncak secara Umum Papua. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mendengarkan tuntutan masyarakat Papua(Puncak )dan mengakhiri praktik represif untuk membangun dialog konstruktif dan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
Data ini dikeluarkan oleh Tim investigasi Ham Kabupaten puncak, Provinsi Papua Tengah (2025) berdasarkan hasil investigasi terhadap kelompok rentan, pengungsi di Puncak.
